Eco-Planning Banjarmasin: Membangun Kembali Simbiose di Kota Seribu Sungai

| QODARIAN PRAMUKANTO | DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP, FAKULTAS PERTANIAN, IPB |

Bermula dari kampung Oloh Masih di tepi sungai Barito, yang dalam
bahasa dayak Ngaju berarti kampung orang Melayu, kemudian
tumbuh menjadi sebuah bandar, Bandar Masih, namun orang Belanda di jaman kolonial melafalkan sebagai Bandzermash, sehingga akhirnya dikenal menjadi Banjarmasin.

Saat itu, Banjarmasin merupakan sebuah kampung dan bagian dari kerajaan Banjar.  Berdirinya kerajaan ini diprakarsai seorang patih (pemimpin) Masih (Melayu) dan beberapa patih yang menobatkan pangeran Samudera sebagai raja.  Saat berdirinya kerajaan Banjar, 24 September 1526 ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin.

Kota yang berjarak sekitar 23 km dari pantai dan berada pada elevasi rata-rata minus 16 cm di bawah permukaan laut, serta mempunyai gradient sungai yang landai ini dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut (pasut) air laut.  Dengan kondisi fisiografis yang demikian ini disertai pengaruh musim hujan moonson menyebabkan banyak wilayah di kota ini merupakan luapan pasut maupun luapan sungai.

Sebagai kota yang berada di cekungan Barito dan berkembang di atas delta yang secara geologis dibentuk oleh endapan aluvial dari sungai Barito dan Martapura, serta  bentang alam kota yang relatif landai menyebabkan terbentuknya kawasan lahan basah berupa rawa (lebak), back swamp, lahan gambut, cekungan dan dataran banjiran berlumpur dan tergenang.  Selain itu terdapat lebih dari seratus saluran drainase baik alami maupun buatan, berupa sungai berkelok (meander) beserta anak-anak sungainya, terusan (kanal), parit, serta berbagai bentuk saluran irigasi dan drainase.

Sungai dan saluran drainase tersebut meliputi tiga sungai besar (lebar > 500 m), yaitu Barito, Sungai Martapura dan Sungai Alalak dengan panjang total 40.400 m.  Sungai sedang (25 m < lebar < 500 m) dengan panjang total 41.250 m, terdiri dari 27 sungai, antara lain Andai, Duyung, Kuin dan Awang.  Dan sungai kecil (lebar < 25 m) dengan panjang 85.190 m berjumlah 77 sungai, antara lain Guring, Keramat, Kuripan, dan Tatas.  Sehingga selain disebut sebagai kota seribu sungai, Banjarmasin pada jaman Belanda dikenal juga sebagai Venesia dari Timur.

Sejarah panjang petumbuhan kota Banjarmasin mengungkap keunikan lanskap kota.   Di awal pertumbuhan kota, sebagian besar  populasi penduduk saat itu bermukim di tepi-tepi sungai dan hidup secara simbiosis antar tatanan budaya dengan tatanan ekologi lingkungan sungai.  Kota terbentuk sebagai hasil interaksi antara kekuatan budaya dan alam.  Tatanan lanskap kota sungai yang tersaji merupakan gubahan alam oleh budaya setempat.  Dimana budaya Dayak, Banjar, Jawa, Bugis dan migran lain menjadi agent yang “menorehkan” nilai-nilai teraga dan tak teraga pada bentang alam sebagai medium canvas, sehingga dihasilkan tatanan lanskap budaya kota sungai.

Berbagai kegiatan masyarakat banyak dilakukan di sungai (people life style), termasuk mencari ikan, budidaya perikanan dan kegiatan perdagangan yang dikenal dengan pasar terapung.  Masyarakat banyak yang tinggal di atas air berupa rumah yang dibangun di atas tiang (rumah panggung) atau di atas rakit (rumah lanting) dipinggir sungai.

Disamping kehidupan masyarakat dengan budaya sungainya, kawasan permukiman tersebut menjadi pusat kegiatan administratif pemerintahan dibawah kekuasaan raja Banjar.  Fungsi terpenting lainnya dari kawasan Banjarmasin saat itu adalah sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang ditunjang oleh infrastruktur sungai.  Ketiga fungsi ini tetap berlangsung hingga berabad-abad.

Letak geografis kota yang sangat menguntungkan sebagai penghubungkan kawasan hulu dan hulir, menjadikan Banjarmasin sebagai pintu gerbang lalu lintas perlayaran sungai yang membawa hasil bumi, seperti kayu, kopi, gaharu dari wilayah hulu sungai dan pengiriman barang dagangan baik lokal maupun keluar wilayah nusantara.

Lokasi geografis kota yang strategis di tepi sungai ini juga yang menguntungkan dari segi ekologi sungai, sehingga kedua faktor ini menjadikan kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan kota dan kekuatan ekonomi yang pengaruhnya meluas sampai ke kawasan hinterland, dan merestrukturisasi serta reorientasi alokasi sumberdaya.  Kegiatan perikanan dan  pertanian merupakan fungsi ekonomi yang  penting dari sungai.  Dalam bidang perikanan sungai merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat melalui teknik budidaya maupun perikanan tangkap.  Pengembangan pertanian dilakukan baik pada tanah mineral maupun di lahan basah.  Jenis tanah di kawasan Banjarmasin didominasi oleh alluvial dan sebagian berupa orgonosol glei humus.  Jenis tanah ini mempunyai tingkat kesuburan yang baik, akan tetapi pada beberapa kawasan kebanyakan dilapisi oleh gambut yang tebal, sehingga untuk pengembangan budidaya diperlukan teknologi khusus. Pada lahan-lahan yang berawa gambut dengan muka air tanah dangkal diperlukan pengaturan tata air dengan membangun saluran drainase untuk mendapatkan lahan pertanian yang subur.

Sedangkan pada lahan kering dibangun jaringan irigasi yang memasok kebutuhan air.  Bentuk kearifan ekologi lokal (traditional ecological knowledge) yang diwarisi masyarakat Banjar dari nenek moyang dalam mengelola tata air ini selain untuk kepentingan produksi perikanan dan pertanian (irigasi) juga untuk membangun jaringan transportasi berupa terusan yang pada masa itu sulit dilakukan melalui jalan darat yang berawa dan perpaya-paya.  Ada tiga macam terusan (kanal) yang dibuat menjadi penghubung antar sungai atau merupakan perpanjangannya, yaitu: Anjir, Handil dan Saka.

Permasalahan Kota

Kunci permasalahan yang dihadapi kota Banjarmasin adalah laju pembangunan perkotaan yang mengarah pada terbentuknya tatanan lanskap yang homogen dan melenyapnya identitas lokal.  Laju pembangunan perkotaan menyebabkan terjadinya fragmentasi fungsi ekosistem baik di kawasan alami maupun budidaya.

Dalam skala regional, adanya perubahan penutupan lahan di kawasan hulu dari DAS-DAS sungai yang mengalir melintasi kota menimbulkan permasalah seperti menurunnya kualitas air, peningkatan kekeruhan (tubiditas), laju erosi dan sedimentasi, serta air limpasan perlu mendapat perhatian dan menjadi bagian dalam perencanaan kota berbasis sungai.  Lebih lanjut penerapan pendekatan perencanaan kota yang mempertimbangkan tatanan ekologi sungai dan tatanan sosial budaya sungai akan memberi kontribusi terhadap daerah lain (hilir).

Oleh karena itu adanya perubahan orientasi pertumbuhan kota Banjarmasin dari berbasis sungai menjadi berbasis lahan perlu diantisipasi.  Menyertai perubahan infrastruktur kota ini akan diikiuti perubahan tatanan sosial budaya masyarakat.  Wujud simbiose dalam tatanan permukiman di tepi sungai berubah semakin menjauh dari sungai.  Hal ini ditandai oleh perubahan orientasi permukiman dari menghadap sungai menjadi membelakangi sungai.

Sedangkan di wilayah yang jauh dari sungai pola pembangunan permukiman yang pesat  terjadi disepanjang jalan raya.  Sejalan dengan pembangun infrastruktur berorientasi darat ini, perkembangan sistem transportasi darat semakin pesat, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas dimana-mana, sementara sistem transportasi sungai semakin ditinggalkan.

Pembangunan, menyebabkan perubahan karakter kota.  Laju perubahan tersebut tidak saja mempengaruhi ekosistem dan dinamika lingkungan perkotaan, tetapi juga tatanan sosial dan  budaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan tersebut.  Sementara interaksi antara tatanan biofisik kota dan sosial budaya masyarakat perkotaan sangat penting dalam membentuk simbiose lingkungan perkotaan.  Dalam perkembangan kota, dinamikan pertumbuhan tatanan alam dan tatanan sosial harus berjalan secara co-evolution, sehingga tetap terjaga hubungan simbiose antara kedua sistem tersebut, dimana hubungan interdependency yang telah terbangun antara sistem yang satu dan lainnya dapat semakin kuat sebagai pengendali arah pertumbuhannya.

Ledakan pembangunan kota mempunyai dampak spesifik dalam mempengaruhi fungsi kesetimbangan tata air (hidrology) baik dalam lingkup kawasan bataran sungai maupun fungsi tata air yang lebih luas.  Pada stadia awal kecenderungan pembangunan permukiman terjadi di tepi-tepi sungai terutama pada muara-muara sungai.  Kemudian terjadi pertumbuhan bangunan dan permukiman (liar) di sepanjang bantaran sungai (linear ribbon pattern), bahkan melebar ke badan sungai, sehingga mempersempit saluran, bahkan berakhir dengan lenyap atau putusnya alur sungai.  Disamping itu faktor perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai menyebabkan pendangkalan dan mengganggu aliran sungai.

Pola pertumbuhan kawasan tepi air ini merusak fungsi koridor riparian sungai sebagai jalur hijau penyangga.  Akibatnya, baik secara biotik dan abiotik, kapasitas saluran semakin terbatas, perubahan fungsi ekologi kawasan bantaran sungai sebagai pelindungi lereng dari erosi lateral dan  longsor (landslide), habitat satwa, “penyaring” polutan yang masuk ke sungai dan fungsi suplai nutrient dari luruhan vegetasi tepi sungai yang menyuburkan sungai.

Pada stadia berikutnya, tekanan pembangunan kota juga semakin meluas dan mengokupasi kawasan lahan basah rawa, lahan gambut, cekungan dan dataran banjiran.  Perubahan fungsi ekologi pada kawasan rapuh (vurnelable) ini akan mengganggu sistem tata air.  Mengeringkan lahan-lahan gambut untuk suatu kegiatan pembangunan dengan mendrainase kandungan air secara berlebihan menurunkan daya simpan air yang tidak dapat pulih (irreversible drying), yang berakibat meningkatkan luapan air di musim hujan akibat terganggunya fungsi reservoir biologis ini.  Demikian juga kegiatan pembangunan yang menimbun daerah-daerah cekungan, kolam, danau, dataran banjiran sungai akan mengganngu fungsi parkir air (retarding basin) alam yang menjadi penyangga luapan pasut maupun luapanan sungai di musim hujan.

Pada saat bersamaan dinamika pembangunan kota yang cepat merambah pada lahan lahan kering.  Peningkatan  perkerasan (pavement) dan konstruksi beton untuk bangunan perumahan, gedung, jalan dan struktur perkerasan yang menutup permukaan tanah dengan lapisan kedap (impervious) akan mengganggu fungsi resapan (inflitrasi) tanah.  Namun tidak diimbangi dengan pembangunan sistem resapan sehingga menyebabkan terjadinya daerah-daerah genangan baru.

Karakteristik kota yang sarat dengan nilai intrinsict yang melekat pada tatanan alam (nature system) dan tatanan kota (socio-culture system) memperkuat citra kota.  Sehingga kebijakan tata ruang kota harus mempertimbangkan tipologi kota sebagai bentuk resonansi dari interaksi antar dua komponen ini akan menentukan keberlanjutan pembangunan kota.  Oleh karena itu aktivtas pembangungan yang  mengabaikan tatanan ekologi sungai dan budaya sungai, serta beberapa fungsi sungai seperti fungsi fisik (pengendali banjir), ekologi (habitat, jalur riparian), ekonomi (transportasi, perdagangan, perikanan dan pertanian irigasi) dan sosial (river life style, pasar terapung, tempat tinggal) harus dihindarkan.

Dalam dinamika pertumbuhan saat ini, keberadaan kota Banjarmasin dihadapkan pada pembangunan perkotaan modern.  Untuk mengendalikan dan meminimalisir dampak negatif dan kerusakan yang ditimbulkan dalam pembangunan fisik terhadap tatanan ekologi kota sungai dan melindungi tatanan sosial masyakarat, termasuk nilai instrinsict karakter budaya, genius loci, dan keindahan alami kota secara simultan diperlukan rencana tata ruang kota yang ekologis (urban eco-planning).    Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata kawasan kota adalah bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM IPB dalam bentuk penyelenggaraan sayembara bertaraf internasional untuk memberi kesempatan pada para profesional untuk menuangkan usulan dalam bentuk ide, gagasan dan rencana konseptual yang baru, original, inovatif, dan tepat guna dalam rangka perbaikan lingkungan fisik kota Banjarmasin sebagai kota metropolitan berbasis sistem sungai.  Sehingga hubungan simbiosis antara tatanan masyarakat dan tatanan ekologi kota secara simultan dan congruent dapat menjamin terciptanya pembangunan kota Banjarmasin berbasis sungai yang berkelanjutan.

* Staf Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas   Pertanian, Institut Pertanian Bogor